Mekanisme pembatasan BBM bersubsidi harus diperjelas
Pemerintah dianggap belum memiliki aturan yang jelas untuk membatasi volume BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan mulai 1 April 2012 nanti.
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB menyebutkan ketidakjelasan itu akan menimbulkan kekacauan dalam perekonomian masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatnya penyeludupan BBM bersubsidi juga berembet ke masalah politik.
Koordinator KPBB Ahmad Safrudin menyatakan pemerintah seharusnya telah menyiapkan mekanisme teknis pembatasan BBM bersubsidi, segera setelah UU APBN 2012 disahkan, tetapi sampai saat ini tidak jelas bagaimana teknis pembatasan BBM bersubsidi, padahal waktunya sekitar 2 bulan lagi.
Release KAMMI Jakarta terkait Musdaprov XII KNPI Jakarta
Jakarta – Hari ini tanggal 28 desember 2011 merupakan hari bersejarah bagi pemuda Ibukota karena pada hari ini sampai tanggal 30 desember nanti KNPI Jakarta akan melaksanakan Musdaprov XII, KNPI sebagai salah satu wadah perkumpulan pemuda yang diakui oleh Undang-undang memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan bangsa melalui optimalisasi peran dan fungsi pemuda yang diwakili oleh OKP-OKP yang berhimpun didalamnya.
Fasum-Fasos Buruk, Pengembang Terancam Sanksi
Jakarta- Untuk meningkatkan kesadaran pihak ketiga yakni, pemegang Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan aturan tegas.
Peraturan ini akan diatur dalam Perda Fasos-Fasum, yang tengah digodok Pemprov DKI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasos-Fasum ini, nantinya IPPT berkewajiban menyediakan fasos-fasum.













